Ulasan Lengkap Mengenai Perbankan Mikro

Dunia perbankan di Indonesia kini tengah ramai mengembangkan sektor Perbankan Mikro atau LKM yang menyasar pada pelaku dan pengembang dari usaha mikro. LKM ini bertujuan untuk membantu keuangan bagi para pengusaha bisnis mikro atau yang sering disebut dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Usaha Mikro sendiri memiliki definisi yaitu sebuah peluang usaha milik perorangan atau keluarga yang memiliki hasil penjualan maksimal sebanyak Rp 100.000.000 per tahunnya.

– Pengertian Perbankan Mikro

Perbankan Mikro atau LKM merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan secara khusus untuk memberikan jasa bagi para pengembang usaha dan juga untuk pemberdayaan masyarakat. Jasa yang diberikan bisa berupa pinjaman atau pembiayaan kepada anggota masyarakat baik itu berupa pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi bagi para pengembang usaha yang berkecimpung dalam usaha mikro.

Tujuan diadakannya Perbankan Mikro antara lain untuk :

1. Membantu adanya peningkatan baik dalam pemberdayaan ekonomi maupun dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

2. Membantu meningkatkan akses bagi pendanaan khususnya bagi usaha berskala mikro.

3. Membantu mewujudkan adanya peningkatan dari segi pendapatan sehingga timbul kesejahteraan masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah atau masyarakat miskin.

4. Menciptakan lapangan pekerjaan baru, khususnya di daerah pedesaan guna memperkecil keinginan masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke kota demi mencari pekerjaan.

5. Membantu pemerintah khususnya dalam program pengentasan kemiskinan.

– Landasan Hukum Perbankan Mikro

Sebagai lembaga resmi keuangan, tentunya Perbankan Mikro harus memiliki izin resmi yang sah di mata UU dan diakui oleh pemerintah. Pada tanggal 8 Januari tahun 2013, Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 Tahun 2013 mengenai LKM sebagai landasan hukum yang sah dan kuat untuk setiap kegiatan operasional dari LKM tersebut. Selain UU nomor 1 tahun 2013, masih ada beberapa landasan hukum lainnya, yaitu :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK, yang terdiri dari :

a. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 yang berisi perizinan usaha dan Kelembagaan LKM.
b. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 yang berisi Penyelenggaraan Usaha LKM.
c. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 mengenai Pembinaan dan Pengawasan LKM.

2. PP Nomor 89 Tahun 2014 yang berisi tentang suku bunga pinjaman serta imbalan hasil pembiayaan dan juga mengenai luas cangkupan bagi wilayah usaha LKM.

– Terdapat dua bentuk badan hukum yang dikelola oleh Perbankan Mikro yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Perseroan terbatas. Ada beberapa ketentuan untuk PT, yakni minimal 60% dari saham PT tersebut dimiliki oleh Pihak Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota atau badan usaha milik institusi kelurahan/desa, serta maksimal 20% saham dari PT dimiliki oleh WNI dan atau koperasi yang dimiliki oleh WNI.

2. Koperasi

Perbankan Mikro juga tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. LKM tidak boleh dimiliki oleh warga asing atau pun oleh lembaga/badan usaha yang semua saham atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh warga asing. LKM ini hanya boleh dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia atau WNI
2. Koperasi
3. Badan usaha milik kelurahan/desa
4. Institusi pemerintahan baik itu Daerah, Kabupaten atau Kota.

– Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh Perbankan Mikro?

Sebagai salah satu lembaga keuangan, Perbankan Mikro tentu bertugas untuk melayani segala jasa, termasuk penyimpanan serta pengembangan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Beberapa usaha atau kegiatan dari LKM antara lain :

 border=

1. Segala macam kegiatan usaha sebagai mana kegiatan yang dilakukan pada bank-bank konvensional pada umumnya.

2. Secara lebih spesifik, kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKM ini mencangkup jasa pengembangan usaha mikro dan juga jasa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pinjaman dan atau pembiayaan kepada seluruh anggota dan juga kepada masyarakat secara umum baik itu berupa pengelolaan simpanan atau juga bisa berupa pemberian jasa konsultasi untuk pengembangan usaha.

Selain memiliki beberapa kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti di atas, Perbankan Mikro juga memiliki beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan, di antaranya :

1. Melakukan kegiatan usaha yang melibatkan valuta asing.

2. Bertindak sebagai penjamin dalam sebuah transaksi.

3. Melakukan usaha perasuransian terutama sebagai pihak penanggung asuransi.

4. Menerima simpanan dalam bentuk giro ataupun ikut serta dalam transaksi pembayaran.

5. Melakukan penyaluran baik untuk peminjaman atau untuk pembiayaan di luar cangkupan usaha yang menjadi otoritasnya.

6. Memberikan pinjaman atau pembiayaan terhadap LKM lain, kecuali dalam batasan yang diperbolehkan seperti untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh LKM lain dan harus dalam cangkupan wilayah Kabupaten atau Kota yang sama.

7. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha yang diperbolehkan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 2 POJK nomor 13/POJK.05/2014 mengenai penyelenggaraan usaha yang dilakukan oleh LKM.

Dalam melakukan usahanya, LKM dibatasi oleh luas cangkupan wilayah. Hal ini untuk menghindari adanya perebutan konsumen antara satu LKM dengan LKM lainnya. Luas cangkupan untuk wilayah usaha dan juga permodalan LKM adalah :

1. Luas cangkupan wilayah untuk sebuah LKM hanya terbatas satu wilayah Kabupaten/Kota atau Kecamatan atau Kelurahan/Desa sesuai dengan skala usaha yang dimiliki oleh masing-masing LKM.

2. Skala usaha dari LKM ditetapkan berdasarkan oleh distribusi yang dilakukan oleh nasabah, dengan ketentuan :

a. LKM dengan skala usaha kabupaten/kota jika LKM tersebut memberikan pinjaman/pembiayaan kepada penduduk di dua kecamatan atau lebih dari satu wilayah di kabupaten/kota yang sama.

b. LKM dengan skala usaha kecamatan jika LKM tersebut memberikan pinjaman/pembiayaan kepada penduduk di dua desa/kelurahan atau lebih dari satu wilayah di kecamatan yang sama.

c. LKM dengan skala usaha kabupaten/kota jika LKM tersebut memberikan pinjaman/pembiayaan kepada penduduk di satu desa/kelurahan.

3. Modal dari Perbankan Mikro terdiri dari modal yang diperoleh dari PT atau simpanan wajib, simpanan pokok, maupun hibah untuk Koperasi dengan nominal :

a. Wilayah untuk usaha kabupaten/kota sebesar Rp 500.000.000.

b. Wilayah untuk usaha kecamatan sebesar Rp 100.000.000.

c. Wilayah untuk usaha desa/kelurahan sebesar Rp 50.000.000.

Bagaimana? Sedikit banyak Anda sudah paham bukan? Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mempelajari segala seluk beluk perbankan, khususnya bank mikro.